Pak Beye ’Kegatelan’ Monarki Yogya

Kebanggaan memiliki seorang Presiden sekelas Jenderal TNI (pur) Dr. H. Soesilo Bambang Yudhoyono (Pak Beye) sepertinya makin meredup. Seredup kasus-kasus korupsi besar yang kini menghilang entah kemana. Century misalnya, kemana kasus itu? Gayus, kok tidak bisa dibongkar? Ini pekerjaan besar Pak Beye, dan membutuhkan campur tangan Bapak. Lho, yang justru di krtitik habis adalah eksistensi Kesultanan Yogya, yang tidak memberi kerugian besar pada negeri ini.

Sebagai Presiden, Pak Beye bisa bertitah, kalau demokrasi di Indonesia memang perlu ditumbuh-suburkan, kami salut. Tapi perhatian serius Pak Beye, soal RUU Keistimewaan Yogyakarta yang menohok jantung kesejarahan negeri ini, juga patut di kritisi. Pak Beye, telah melukai hati sebagian besar ‘orang Jawa’ dan Indonesia pada umumnya. Bagaimanapun sistem Monarki dalam pemerintahan Yogyakarta, adalah khazanah budaya besar di negeri ini. Sepanjang Yogya tidak merugikan bangsa ini, kenapa harus di ‘obok-obook’?
“Nilai-nilai demokrasi tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, tidak boleh ada sistem monarki yang bertabrakan dengan konstitusi mau pun nilai-nilai demokrasi,” inilah pernyataan Pak Beye yang patut kita kritisi.
Benar Keraton Yogjakarta dan Paku Alaman, adalah ’wilayah monarki’ dimana Sang Raja adalah segalanya bagi rakyat yang diayominya. Tapi kami menyakini kalau Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam menyadari benar ’warisan’ sejarah yang pernah dilakukan Sri Sultan kembali Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan KGPAA Paku Alam VIII tanggal 5 September 1945 melalui amanahnya, adalah sebuah demokratisasi dan pernyataan pengakuan kedaulatan atas NKRI saat itu.
Apa bunyinya?? pertama Yogyakarta dan Paku Alam yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari NKRI. Kedua, Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam selaku kepala daerah memegang seluruh kekuasaan di Yogyakarta dan Paku Alaman dan ketiga,  Hubungan antara Yogyakarta dan Paku Alaman dengan pemerintah pusat bersifat langsung dan Sultan serta Paku Alam bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI.
Lalu apa lagi?
Menyoal sisi ini, nampaknya Pak Beye sebenarnya punya niatan hanya ingin menghilangkan ’monarkisme’ jabatan Sultan sekaligus Gubernur, yang menjadikan seorang Sultan bisa menjadi Gubernur sepanjang hayat. Tapi apapun konsekwensinya, Yogya, adalah sebuah wilayah khusus, yang kita hormati bersama, kita junjung bersama.
Lebih Baik Pak Beye Konsentrasi Berantas Korupsi
Ketimbang, harus larut memaksakan merubah sistem dan tatanan Yogyakarta, maka baiknya Pak Beye lebih konsentrasi menyelesaikan hal-hal yang urgent yang merugikan negara. Pemberantasan Korupsi adalah PR besar bagi kita semua. Mensejahterakan Rakyat Indonesia adalah cita-cita mulya Pak Beye sampai selesai di tahun 2014. Mengurus rakyat Yogyakarta pasca erupsi Merapi jauh lebih mulya ketimbang ’mengobok-obok’ monarki yang ada di sana. Atau ada tendensi lain?
Pak Presiden…Maaf, kami memanggil bapak, Pak Beye. Bambang Yudhoyono saja. Efendi Gazali mengatakan, ”saya senang menggunakan pak Beye, ketimbang SBY. Sebab kata ’Soesilo’ itu berat sekali…artinya ’Baik’..” Apakah beliau Baik? Rakyat yang menilaimu.
Pastinya, kami masih bangga punya Presiden yang kerap menangis ketika ada bencana (seperti dalam buku Pak Beye dan Kerabatnya yang menyebutkan Pak Beye tiga kali menangis karena derita warganya). Dan, kami juga bangga ketika Sri Sultan dalam imbauannya saat Erupsi Merapi (termuat di harian Kompas, november ini) yang mengatakan, Lengan ini masih kuat membantu Saudara, dada ini masih bisa menjadi sandaran untuk menumpahkan tangisan saudara.
Ataukah ada interest antara Pak Beye dan Sri Sultan? Yang pasti, Bapak berdua jangan ’kegatelan. Wallahu alam bissawab